Oleh :Dr.Soni Akhmad Nulhaqim, S.Sos,M.SiABSTRAK Dalam penelitian yang berjudul Pengembangan Puskesmas Dalam Menuju Kecamatan Sehat Di Kabupaten Sumedang, bertujuan untuk mempelajari tentang : sarana dan prasarana yang diperlukan dalam upaya pengembangan Puskesmas di Kabupaten Sumedang (Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Puskesmas Percontohan dan Pembangunan Puskesmas menjadi RSUD) dan tanggapan petugas Puskesmas dan masyarakat sebagai penggunan pelayanan mengenai pengembangan Puskesmas.
Hasil penelitian menunjukan bahwa perbandingan antara jumlah penduduk Jatinangor dengan jumlah Puskesmas Jatinangor sudah tidak seimbang yaitu 1: 68.570, sementara kebijakan pemerintah yang terkait dengan pendanaan dinilai sudah memadai karena alokasi dari APBD dirasakan dapat membantu kegiatan yang dijalankan Puskesmas, Prioritas kebijakan pengembangan Puskesmas adalah pengembangan sarana prasarana dan pengembangan Sumber Daya Manusia. Puskesmas Jatinangor merupakan Puskesmas dengan wilayah kerja yang luas dan hal ini berpengaruh pada kualitas pelayanan yang diberikan Puskesmas sebab Puskesmas memiliki keterbatasan-keterbatasan, seperti keterbatasan memiliki alat transportasi untuk menjangkau wilayah yang cukup jauh. Kemudian dukungan kualitas sumber daya manusia (tenaga Administrasi) yang masih rendah sehingga menjadi faktor penghambat dalam pengembangan Puskesmas. Sedangkan sebagai potensi dalam pengembangan Puskesmas adalah adanya ketersediaan dana subsidi dari pemerintah dan kondisi sarana dan prasarana yang cukup memadai. Secara keseluruhan kondisi SDM yang dimilki oleh Puskesmas sudah memadai, jumlah SDM yang ada telah dapat menangani pelayanan untuk masyarakat. Dengan kondisi yang demikian SDM menjadi salah satu prioritas aspek kebijakan untuk pengembangan Puskesmas, selain sarana dan prasana.
Untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas, maka perlu adanya sebuah usaha kerjasama atau kolaborasi dengan seluruh pihak, seperti pihak Puskesmas, Pemerintah, pihak Swasta, Pihak masyarakat dan pihak LSM yang mempunyai kepedulian dalam bidang kesehatan dan bahkan dapat pula melibatkan pihak perguruan tinggi yang terdapat di sekitar lingkungan Puskesmas.
PENDAHULUAN
Latar BelakangAdanya perubahan paradigma dari primary health care (1978) menjadi decade of human development (1990) hal ini telah terjadi di negara maju, sedangkan di negara berkembang termasuk Indonesia belum sepenuhnya memahami perubahan paradigma tersebut. Di Indonesia, Undang-Undang No 23 tahun 1992, tentang kesehatan masih berorientasi pada upaya kuratif dan belum memasukkan unsur pembangunan sumber daya manusia demi kelangsungan pembangunan, namun pada tahun 1993 pemerintah melalui Tap MPR dijelaskan bahwa tujuan pembangunan kesehatan di Indonesia telah memasukan unsur pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
Derajat kesehatan penduduk di suatu wilayah akan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti; faktor lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan keturunan. Faktor lingkungan meliputi keadaan pemukiman/perumahan, tempat kerja, sekolah dan tempat umum, air dan udara bersih, teknologi, pendidikan dan sosial ekonomi. Sedangkan faktor perilaku dapat terlihat dari kebiasaan sehari-hari seperti; pola makan, kebersihan perorangan, gaya hidup, dan perilaku terhadap upaya kesehatan.
Selain itu pada saat ini dan ke depan kita juga menghadapi transisi demografis dan epidemilogis, tantangan global dan regional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat termasuk dibidang informasi, telekomunikasi, dan transportasi, serta maraknya demokratisasi disegala bidang. Semuanya itu mendorong perlunya dilakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan yang ada serta dirumuskannya paradigma baru bidang kesehatan.
Hal itu sejalan dengan UU No 23 tahun 1992 tentang kesehatan yang tetap dijadikan acuan, dimana pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal. Untuk mewujudkan paradigma sehat tersebut ditetapkan visi yaitu gambaran prediksi atau harapan tentang keadaan masyarakat Indonesia pada masa yang akan datang yaitu Indonesia Sehat 2010.
Indonesia Sehat 2010 adalah gambaran masyarakat Indonesia di masa depan yang penduduknya hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Salah satu strategi pembangunan kesehatan yang perlu dikembangkan adalah pemerataan pelayanan yaitu upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dapat dijangkau oleh masyarakat keseluruhan atau dengan kata lain yaitu mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan kesehatan yang difokuskan pada peningkatan sarana prasarana kesehatan seperti memperbanyak balai-balai kesehatan, Puskesmas, melengkapi alat-alat kesehatan, meningkatkan mutu dan jumlah sumber daya manusia serta pengadaan obat-obat generik dan lain-lain.
Pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam lingkup pembangunan kesehatan salah satunya adalah dengan pengembangan sarana Puskesmas. Karena Puskesmas merupakan basis pelayanan kesehatan di tingkat komunitas dan merupakan institusi kesehatan yang menjadi ujung tombak pembangunan kesehatan. Segmen dari sasaran pelayanan kesehatan Puskesmas adalah masyarakat menengah ke bawah dengan wilayah garapannya adalah tingkat kecamatan. Dari beberapa studi, masalah yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas meliputi sarana prasarana belum memadai, keterbatasan SDM (tenaga medis, paramedis dan non medis), keterbatasan alat-alat medis dan obat-obatan dan lokasi Puskesmas yang kurang strategis (studi pelayanan kesehatan 2002 dan 2003).
Kabupaten Sumedang adalah kabupaten yang berada di sebelah Timur Propinsi Jawa Barat, berada pada 60°40' - 70°83' Lintang Selatan dan 107°44' Bujur Timur, berbatasan dengan Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Subang di sebelah Utara, disebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Majalengka, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kota Bandung. Jarak dari Ibukota Propinsi ± 45 km dan berada di antara jalur dua jalan tujuan wisata yakni Bandung dan Cirebon. Luas wilayah Kabupaten Sumedang mencapai 15.220 Ha, dengan jumlah penduduk sekitar 928.353 Jiwa yang tersebar di 26 wilayah kecamatan. Kabupaten Sumedang dikenal sebagai daerah agraris dimana sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Dibidang agama, masyarakat Kabupaten Sumedang merupakan masyarakat religius yang mempunyai sikap toleransi beragama yang cukup tinggi.
Visi dan misi Kabupaten Sumedang adalah “Terwujudnya Kabupaten Sumedang sebagai daerah agribisnis dan pariwisata yang di dukung oleh masyarakat yang beriman dan bertaqwa, yang maju, mandiri, sehat, demokratis, berwawasan lingkungan, serta menjunjung tinggi hukum”. Selaras dengan visi dan misi Kabupaten Sumedang maka pembangunan kesehatan sebagai salah satu bagian dari pembangunan kualitas sumber daya manusia dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Sumedang Sehat tahun 2008, untuk itu pembangunan kesehatan terus menjangkau seluruh pelosok pedesaan dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Adapun program yang tengah dilaksanakan untuk meningkatkan derajat dan status kesehatan penduduk diantaranya pelayaan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit menular, penyehatan lingkungan, penyediaan air bersih, penggunaan Kartu Sehat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Sarana kesehatan yang tersedia di Kabupaten Sumedang terdapat 26 unit Puskesmas, Puskesmas on 5, Puskesmas Pembantu 59, 14 Balai Pengobatan 1 buah Rumah Sakit Umum dan 1 buah Rumah Sakit Swasta.
Identifikasi MasalahBerdasarkan latar belakang dan masalah yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas, penelitian mengenai Pengembangan Puskesmas Dalam Menuju Kecamatan Sehat Kabupaten Sumedang yang difokuskan pada pengembangan Puskesmas dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:
1. Sarana dan Prasarana apa saja yang diperlukan dalam upaya pengembangan Puskesmas di Kabupaten Sumedang (Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Puskesmas Percontohan dan Pembangunan Puskesmas menjadi RSUD)?
2. Bagaimana tanggapan petugas Puskesmas dan masyarakat sebagai penggunan pelayanan terhadap pengembangan Puskesmas?
Kerangka PemikiranSistem kesehatan nasional adalah suatu tatanan yang mencerminkan upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal sebagai perwujudan kesejahteraan umum. Pemikiran Dasar Sistem Kesehatan Nasional pada hakekatnya menentukan arah, tujuan dan dasar-dasar pembangunan kesehatan sebagai kesatuan yang menyeluruh, terpadu serta berkesinambungan sebagai bagian dari Pembangunan Nasional. Dengan memperhatikan faktor-faktor Sistem Ketahanan Nasional, jelas bahwa Sistem Ketahanan Nasional adalah suprasistem dari Sistem Kesehatan Nasional. Pada dasarnya Sistem Kesehatan Nasional merupakan cerminan dari Sistem Ketahanan Nasional ditinjau dari kebutuhan capaian Tujuan Pembangunan Kesehatan dari kepentingan kesehatan.
Upaya mewujudkan paradigma sehat ditetapkan visi yaitu gambaran prediksi atau harapan tentang keadaan masyarakat Indonesia pada masa yang akan datang yaitu “Indonesia Sehat 2010”. Indonesia Sehat 2010 adalah gambaran masyarakat Indonesia di masa depan yang penduduknya hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Untuk menyamakan persepsi tentang pembangunan kesehatan, perlu dipaparkan tentang visi, misi, strategi. Di sisi lain, visi dan misi ini dapat dijadikan acuan dan rujukan dalam merumuskan program-program pembangunan kesehatan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mewujudkan Visi Indonesia sehat 2010 ditetapkan misi pembangunan kesehatan sebagai berikut :
1. Menggerakan pembangunan nasional berwawasan kesehatan
2. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
3. Memelihara dan meningkatkan pelayanan yang bermutu, merata dan terjangkau.
4. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat beserta lingkungannya.
5. Pembangunan nasional berwawasan kesehatan.
6. Profesionalisme.
7. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM).
8. Desentralisasi.
Agar visi dan misi tersebut dapat diimplementasikan maka diperlukan strategi sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai sesuai rencana yang telah dibuat. Di bawah ini ada 2 strategi dalam Pembangunan Kesehatan Nasional yaitu:
1. Setiap kegiatan pembangunan di semua sektor harus mampu mempertimbangkan dampak negatif dan positifnya terhadap kesehatan bagi individu, keluarga dan masyarakat.
2. Upaya kesehatan perlu lebih mengutamakan upaya preventif dan promotif yang proaktif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif.
Strategi tersebut bertujuan tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional.
Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dari pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Sebagai unit pelaksanaan teknis pembangunan kesehatan, Puskesmas berperan menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional dinas kesehatan kabupaten/kota dan merupakan unit pelaksanan tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/SK/II /2004, Puskesmas adalah :
Penanggungjawab penyelenggaraan upaya kesehatan untuk jenjang tingkat pertama. Puskesmas diperkuat dengan Puskesmas pembantu serta Puskesmas keliling. Kecuali itu untuk daerah jauh dari sarana pelayanan rujukan, Puskesmas dilengkapi dengan fasilitas rawat inap
Tercatat pada tahun 2002 jumlah Puskesmas di seluruh Indonesia adalah 7.277 unit, Puskesmas Pembantu 21.587 unit, Puskesmas Keliling 5.084 unit (Perahu 716 unit, Ambulance 1.302 unit). Sedangkan Puskesmas yang telah dilengkapi dengan fasilitas rawat inap tercatat sebanyak 1.818 unit, sisanya sebanyak 5.459 tidak dilengkapi dengan fasilitas rawat inap. Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas adalah tercapainya Kecamatan Sehat menuju terwujudnya Indonesia Sehat, sedangkan Kecamatan Sehat itu sendiri adalah gambaran masyarakat kecamatan masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan, yakni masyarakat yang hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setingi-tingginya, dengan indikatornya yang ingin dicapai mencakup 4 indikator utama yakni (1) lingkungan sehat, (2) perilaku sehat, (3) cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu serta (4) derajat kesehatan penduduk kecamatan.
Sedangkan misi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas adalah mendukung tercapainya misi pembangunan kesehatan nasional. Misi-misi tersebut adalah:
1. Menggerakan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerjanya.
2. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di wilayah kerjanya.
3. Memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas akan selalu berupaya menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan strata dan memuaskan masyarakat.
4. Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya.
Misi yang dirumuskan tersebut bertujuan untuk mendukung tercapainnya tujuan pembangunan kesehatan nasional yakni meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam rangka mewujudkan Indonesia sehat 2010.
Definisi OperasionalGuna mengarahkan penelitian ini penyusun mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:
1. Pembangunan Kesehatan adalah upaya kesehatan dan sumber dayanya yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal.
2. Pembangunan Sarana Kesehatan merupakan upaya kesehatan dan sumber dayanya yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal yang difokuskan pada sarana kesehatan.
3. Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.
4. Pengembangan Puskesmas adalah upaya peningkatan kapasitas pelayanan Puskesmas melalui penambahan, pengalokasian dan penggabungan Puskesmas.
5. Kecamatan Sehat adalah gambaran masyarakat kecamatan masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan, dengan 4 indikator utama yakni (1) lingkungan sehat, (2) perilaku sehat, (3) cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu serta (4) derajat kesehatan penduduk kecamatan.
Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan DataMetode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif artinya menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena yang ada saat penelitian ini dilaksanakan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan dalam melakukan penelitian penulis melakukan dengan teknik penelitian studi kasus. Sedangkan sumber data yaitu:
1. Data Primer, berasal dari hasil wawancara dengan informan yang berasal dari pihak pemerintah dan dari masyarakat sebagai pengguna pelayanan Puskesmas sebanyak 10 orang informan.
2. Data Sekunder, diperoleh dari arsip, dokumen-dokumen dan penulusuran kabijakan yang terkait dengan program pengembangan Puskesmas.
HASIL DAN PEMBAHASAN1. Kondisi Dan Potensi Puskesmas
a. Kebijakan Pengembangan Puskesmas
Penelitian mengenai Puskesmas ini menguraikan beberapa aspek yang merupakan hasil penilaian dari informan. Aspek-aspek tersebut meliputi penilaian tentang relevansi kebijakan Puskesmas, prioritas kebijakan dalam pengembangan Puskesmas dan karateristik Puskesmas yang perlu dikembangkan.
Kebijakan Puskesmas berisi tentang komitmen pemerintah dalam mengembangkan Puskesmas agar sesuai dengan fungsinya sebagai intitusi kesehatan yang paling dasar ditingkat komunitas. Hasil penelitian tentang kebijakan dalam pengembangan Puskesmas dapat dikemukakan sebagai berikut.
Menurut informan (dari Dinkes) mengatakan bahwa kebijakan pemerintah yang tekait dengan pengembangan Puskesmas masih relevan, kemudian beliau memberikan penjelasan karena:
“Pelayanan Puskesmas merupakan ujung tombak dalam pelayanan kesehatan masyarakat terutama masyarakat yang status ekonominya lemah, selain itu pelayanan Puskesmas merupakan pelayanan kesehatan yang paling mudah diakses oleh masyarakat. Undang-undang mengamanatkan bahwa tugas pokok pemerintah adalah melindungi dan melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan. Tapi pada kenyataannya rakyat kita masih banyak yang berada di bawah ketidakmampuan. Tentu masyarakat tersebut harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, merata dan berkualitas.pelayanan Puskesmas menjadi sangat penting untuk di kembangkan karena pelayanan ini mencakup pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat kuratif (menyembuhkan individu yang menderita sakit) dan pelayanan kesehatan masyakat yang bersifat preventif (mengembangkan lingkungan agar menjadi lingkungan yang sehat) pelayanan kesehatan masyarakat merupakan pelayanan yang hanya di berikan oleh Puskesmas sebagai bagian dari instansi pemerintah, pihak swasta tidak melakukan hal tersebut.” (Sumedang, 16 Desember 2006)
Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut, ternyata kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan Puskesmas dianggap masih relefan. Hal ini dikarenakan tugas dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang yaitu untuk mememberikan perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat.
Sama halnya dengan pendapat diatas hasil wawancara dengan pihak Puskesmas menunjukan bahwa kebijakan pemerintah mengenai Puskesmas cukup relevan. Hal ini dilatar belakangi bahwa idealnya 1 PKM melayani 30.000 penduduk (1:30.000) dalam wilayah kerjanya, sedangkan untuk wilayah Kecamatan Jatinangor sendiri nampaknya perbandingan antara jumlah Puskesmas yang ada dengan jumlah penduduk tidak seimbang yaitu 1: 65.000, tepatnya jumlah penduduk Jatinangor saat ini adalah sekitar 65.476 jiwa.
Kebijakan alokasi dana merupakan salah satu bagian yang tidak kalah pentingnya dalam bidang kebijakan pengembangan Puskesmas. Puskesmas mendapatkan alokasi dana dari APBD yang disetujui oleh berbagai pihak baik itu eksekutif maupun legislatif yang tentunya menampung aspirasi pihak Puskesmas itu sendiri.
Informan dari pihak Dinkes Kab.Sumedang menyatakan bahwa kebijakan alokasi dana untuk bidang kesehatan pada tahun 2006 sebesar Rp. Rp. 12,5 Milyar. Dana sebesar itu merupakan dana dengan proporsi 15 % dari total APBD, dan didistribusikan ke 32 Puskesmas yang tersebar di seluruh Kabupaten Sumedang. Dengan dana sebesar itu pada tahun 2007 Puskesmas akan menjalankan program pelayanan Puskesmas gratis yang akan dimulai pada tanggal 2 bulan Januari tahun 2007. yang rancang dalam APBD
Hasil wawancara dengan informan dari Puskesmas menunjukkan bahwa kebijakan yang terkait dengan pendanaan dirasakan sudah memadai karena alokasi dana yang bersumber dari APBD sudah dapat membantu untuk kegiatan Puskesmas atau sesuai dengan kebutuhan operasionalisasi Puskesmas, ini berarti bahwa kegitan Puskemas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat amat bergantung pada alokasi dana APBD Kabupaten Sumedang. Kebijakan yang berhubungan dengan keuangan dikaitkan dengan pelayanan, khususnya mengenai biaya pengobatan berdasarkan keterangan dari informan masih relevan, biaya yang dikenakan kepada pengguna pelayanan masih cukup memadai dengan alasan biaya tersebut murah dan hal ini sesuai karena sebagian besar masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan adalah masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah sehingga selayaknya harga yang diberikan harus murah dan terjangkau.
Selanjutnya, aspek prioritas kebijakan pengembangan Puskesmas menguraikan tentang target utama yang dibutuhkan dalam pengembangan Puskesmas meliputi indikator pengembangan sarana prasarana, pengembangan SDM, pengembangan pelayanan, dan pengembangan dana. Berikut ini adalah uraiannya. Berdasarkan data dan keterangan dari informan bahwa yang menjadi prioritas kebijakan pengembangan Puskesmas adalah pengembangan sarana prasarana dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini didasari bahwa kondisi sarana prasarana yang ada sudah tidak memadai sehingga diperlukan pengadaan atau penambahan dan juga perbaikan sarana prasarana yang ada. Sementara kondisi SDM yang dimilki oleh Puskesmas dalam mendukung Puskesmas memberikan pelayanan terhadap masyarakat dirasakan masih kurang sesuai untuk kebutuhan operasional, dan hal ini amat berpengaruh bagi kualitas pelayanan Puskesmas secara keseluruhan.
Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinkes dapat diketahui bahwa prioritas pengembangan Puskesmas adalah pengembangan sarana dan prasarana. Hal ini dikarenakan sarana dan prasarana merupakan penunjang peningkatan kualitas pelayanan yang akan oleh diberikan Puskesmas pada masyarakat. Khususnya saranana dan prasarana transportasi berupa motor dan mibil keliling.
Aspek berikutnya adalah aspek karakteristik Puskesmas yang perlu dikembangkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Dinkes, karakter atau ciri Puskesmas yang perlu dikembangkan adalah Puskesmas yang memiliki entitas mandiri. Yang dimaksud dengan entitas mandiri adalah Puskesmas yang memiliki evidence base berupa basis data yang betul-betul memiliki nilai realita dan fakrta. Fakta dan data yang terkumpul dalam evidence base merupakan landasan bagi pembuatan rencana pengembangan Puskesmas. Setelah itu Puskesmas diharapkan mampu menentukan kompentensi utama yang dimilikinya dengan kata lain Puskesmas diarahkan untuk memiliki spelisasi.
Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari pihak Puskesmas diketahui bahwa karakter atau ciri Puskesmas yang perlu dikembangkan tersebut adalah Puskesmas yang sesuai dengan kondisi lokal yaitu Puskesmas dengan wilayah kerja yang luas. Lebih lanjut informan juga menambahkan bahwa Puskesmas dengan wilayah kerja yang luas tentunya akan sangat menyulitkan atau bahkan tidak akan dapat memaksimalkan pelayanan yang diberikan Puskesmas pada masyarakat sebab keterbatasan-keterbatasan yang dimilki oleh Puskesmas, seperti keterbatasan memiliki alat transportasi untuk menjangkau wilayah yang cukup jauh, Puskesmas dengan wilayah kerja luas tersebut adalah wilayah Kecamatan Jatinangor sendiri yang cukup luas dan padat penduduk.
Selain karateristik Puskesmas yang akan dikembangkan, dalam penelitian ini juga digali mengenai faktor yang menghambat dan mendorong pengembangan Puskesmas. Hasil wawancara dengan informan dari Dinkes menyatakan bahwa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan pengembangan Puskesmas adalah dukungan kualitas SDM yang masih rendah dalam Puskesmas dan faktor geografis dimana masih terdapat wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh pelayanan Puskesmas. Senada dengan pendapat tersebut wawancara dengan informasn dari Puskesmas menyatakan bahwa kualitas SDM yang relatif masih rendah merupakan faktor penghambat utama. Dengan kondisi kualitas SDM yang rendah tersebut sulit bagi Puskesmas untuk meningkatkan kulaitas pelayanan terhadap masyarakat sebagai pengguna.
Hasil wawancara dengan informan dari Dinkes menyatakan bahwa adanya keinginan untuk belajar dan untuk meneruskan jenjang pendidikan dari sebagian besar tenaga SDM yang ada di Puskesmas dan adanya dorongan (sumber) dana selain dari pemerintah juga dari pihak swasta merupakan potensi-potensi yang dapat dikembangkan. Sedangkan hasil wawancara dengan informan dari pihak Puskesmas menyatakan bahwa potensi yang dapat diberdayakan dalam pengembangan Puskesmas adalah adanya ketersediaan dana subsidi dari pemerintah dan kondisi sarana dan prasarana yang memadai, hal ini menunjukan bahwa potensi-potensi yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat memicu pengembangan Puskesmas.
b. Sumber Daya Manusia
Setelah aspek kebijakan, yang menjadi perhatian penting lainnya dalam usaha pengembangan Puskesmas pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM). SDM menjadi ujung tombak suksesnya sebuah pelayanan karena SDM ini sebagai tenaga penggerak yang akan menjalankan pelayanan. SDM yang dimilki oleh Puskesmas ini meliputi tenaga medis, paramedis, dan tenaga administrasi. Berikut ini adalah data mengenai kapasitas Sumber Daya Manusia terkait dengan kondisi kuantitas dan kualitasnya yang dimiliki Puskesmas.
Hasil wawancara dengan informan dari Dinkes, menyatakan bahwa kuantitas tenaga medis Puskesmas di seluruh wilayah Kab. Sumedang memadai, alasannya karena dihitung dari kuantitas ketenagaan sudah sesuai dengan proporsi perbandingan antara jumlah tenaga dengan jumlah masyarakat. Contoh 1 orang dokter gigi menangani 35.000 orang pasien, 1 orang perawat menangani 15.000 pasien. Begitu pula dengan kuantitas tenaga perawat, tenaga bidan dan tenaga penunjang medis.
Informan dari Puskesmas menyatakan bahwa kondisi tenaga medis dilihat dari segi kuantitasnya, untuk Puskesmas DTP. Jatinangor dinilai oleh informan sudah memadai sebab menurutnya terdapat 4 orang dokter dan 2 orang dokter gigi dan dengan jumlah yang demikian dinilai bahwa tenaga medis yang dimiliki sudah dapat melayani sebagian pasien. Sedangkan untuk kondisi kualitas tenaga medis dianggap sudah memadai, alasannya adalah bahwa tenaga yang ada merupakan dokter yang sudah berpengalaman dan profesional dalam melaksanakan tugasnya.
Semetara itu untuk kondisi tenaga paramedis, ditinjau dari segi kuantitasnya, informan memberikan keterangan bahwa jumlah tenaga paramedis yang dimilki oleh Puskesmas sudah memadai, hal ini didasarkan bahwa jumlah tenaga paramedis yang ada lebih dari cukup untuk memberikan pelayanan pada pasien, jumlahnya adalah sekitar 24 orang dengan rincian sebanyak 11 orang perawat dan 13 orang Bidan.
Dalam hal kualitas tenaga SDM Puskesmas, responden dari Dinkes menyatakan bahwa kualitas tenaga medis, tenaga perawat, tewnaga bidan dan tenaga penunjang medis yang ada di Puskesmas se Kab. Sumedang cukup memadai, hal ini dikarenakan standar pendidikan bagi para tenaga SDM tersebut sudah cukup tinggi. kualitas SDM yang dirasakan paling rendah adalah kualitas SDM tenaga administrasi karena sebagian besar tenaga administrasi yang ada di Puskesmas tidak memiliki kompetensi sebagai administrator.
Hal yang serupa diungkapkan oleh informan dari pihak Puskesmas yang menyatakan bahwa, tenaga paramedis yang dimiliki Puskesmas umumnya sudah memadai dengan alasan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh tenaga paramedis sesuai dengan profesinya dan pendidikannya yaitu berlatar belakang pendidikan D3 Keperawatan dan Kebidanan. Jadi berdasarkan data dan keterangan dari informan tersebut mengenai kondisi kuantitas dan kualitas tenaga paramedis yang dimiliki oleh Puskesmas sudah memadai. Hanya saja untuk kondisi tenaga administrasi yang dimiliki oleh Puskesmas ditinjau dari segi jumlahnya sudah cukup memadai karena menurut informan sudah sesuai dengan kebutuhan struktur Puskesmas yang sederhana namun akan lebih baik jika ada penambahan tenaga administrasi, jumlah administrasi saat ini adalah sekitar 4 orang yang seluruhnya bekerja dibidang Tata Usaha (TU). Kualitas tenaga administrasi dirasakan sudah cukup memadai, hal tersebut karena menurut informan belum ada tenaga administrasi yang berlatar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidangnya (lulusan administrasi).
c. Pelayanan Yang Diberikan Puskesmas
Pelayanan yang diberikan Puskesmas memang menjadi tolak ukur kemajuan Puskesmas. Dari keadaan pelayanan Puskesmas maka dapat diketahui bahwa Puskesmas tersebut mempunyai pelayanan yang masih memadai, cukup bahkan sudah tidak memadai lagi. Berkut di bawah ini data yang menunjukan kondisi pelayanan yang telah diberikan oleh Puskesmas.
Kondisi pelayanan pengobatan Puskesmas DTP. Jatinangor ditinjau dari segi kuantitasnya menurut padangan dari informan sudah cukup memadai, karena masyarakat yang butuh pengobatan dapat dilayani dengan baik dan didukung oleh obat-obatan yang cukup tersedia, demikian juga dengan jam operasi Puskesmas yang telah sesuai dengan waktu operasional yang telah ditentukan yaitu dari jam 08:00–14:00 WIB. Selain penilaian pelayanan pengobatan yang bersifat kuantitas, informan memberikan keterangan bahwa kondisi pelayanan pengobatan dari segi kualitas sudah memadai dengan anggapan bahwa pelayanan pengobatan diberikan langsung oleh tenaga medis (dokter) kepada pengguna pelayanan (masyarakat), hal ini memungkinkan, sebab jumlah tenaga medis yang berjumlah 4 dokter dan 2 orang dokter gigi, sehingga dengan jumlah tersebut pasien yang berkunjung selalu dilayani oleh dokter dan karena tenaga medis selalu memberikan pelayanan pengobatan yang memuaskan, hal ini terlihat ketika pasien yang berobat tidak ada yang “mengeluh” dan merasa puas sehingga setiap mengalami sakit selalu datang kembali ke Puskesmas untuk berobat.
Hal yang senada diungkapkan oleh informan dari Dinkes yang menyatakan bahwa pelayanan di Puskesmas sudah cukup memadai karena Puskesmas di seluruh wilayah Kab. Sumedang sudah dapat melakukan pelayanan dan pengobatan dasar.
Kuantitas pelayanan yang bersifat preventif menurut informan mengatakan cukup memadai dengan alasan sudah sering dilakukan namun dalam bidang penyuluhan belum optimal. Sedangkan kualitas pelayanan preventif berdasarkan hasil penelitian informan mengatakan cukup memuaskan, namun belum optimal, karena belum secara penuh didukung oleh tenaga-tenaga yang profesional dan untuk melakukan penyuluhan, SDM yang ada dirasakan masih kurang. Sementara itu pengguna pelayanan Puskesmas adalah masyarakat yang berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah, banyak pengguna yang pekerjaannya sebagai pedagang dan buruh pabrik yang berpenghasilan antara 800.000-1.500.000 rupiah, hal wajar karena biaya pengobatan yang sangat murah memungkinkan mereka untuk berobat ke Puskesmas, tarif yang diambil dari masyarakat yaitu sekitar Rp. 3.000, dan tarif ini dinilai oleh informan cukup memadai, karena tidak terlalu membebani masyarakat.
Begitu pula dengan pendapat dari informan dari Dinkes yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan Puskesmas sudah cukup memadai, hal ini dikarenakan kualitas tenaga SDM yang cukup baik dimana seluruh tenaga SDM yang ada di Puskesmas sudah mengikuti pelatihan-pelatihan.
d. Kondisi Sarana dan Prasarana
Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama menjadi ujung tombak dalam usaha pembangunan kesehatan. Sebab itu maka perlu adanya dukungan di berbagai bidang baik itu berkaitan dengan kebijakan, dana, SDM maupun sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana dapat dibedakan menjadi beberapa kategori antara lain adalah peralatan medis, obat-obatan, peralatan mebelair, alat transportasi dan bangunan yang dimiliki Puskesmas.
Berdasarkan wawancara dengan informan dari Dinkes yang menyatakan bahwa kondisi peralatan medis yang ada di Puskesmas sudah cukup memadai. Dikatakan cukup memadai karena standar pelayanan dan kelengkapan peralatan medis sudah dipenuhi oleh semua Puskesmas yang ada di Kab. Sumedang.
Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh informan dari pihak Puskesmas yang menyatakan mengenai kondisi peralatan medis di Puskesmas UPT Jatinangor dinilai cukup memadai karena peralatan yang ada dianggap sudah sesuai kebutuhan meskipun ada beberapa kondisi peralatan medis bagus tetapi tidak lengkap dan ada yang kondisi peralatan medisnya masih layak dipakai.
Wawancara dengan informan dari Dinkes dapat diketahui bahwa kondisi obet-obatan di Puskesmas sudah memadai, karena penyediaan obat didasarkan pada permintaan kebutuhan Puskesmas, dalam hal ini Puskesmas dianggap sudah melakukan penghitungan kebutuhan akan obat. Dalam menghitung kebutuhan obat Puskesmas didasarkan pada pola penyakit yang ada disuatu daerah lalu disesuaikan dnegan standar pengobatan, misalnya standar pengobatan 5 hari atau standar pengobatan 3 hari.
Hal serupa juga diungkapkan oleh informan dari pihak Puskesmas yang menyatakan bahwa kondisi obat-obatan yang tersedia di Puskesmas sudah memadai, hal ini didasarkan pada anggapan informan bahwa obat yang diberikan pemerintah harganya murah yang merupakan subsidi dari pemerintah, selain itu obat tersebut juga manjur karena menggunakan obat generik yang tidak kalah khasiatnya dengan obat-obatan lainnya. Selain itu jumlah obat-obatan yang ada tersedia cukup banyak sehingga persediaannya cukup untuk memenuhi kebutuhan yang ada namun masih ada beberapa jenis obat yang tidak tersedia atau kurang.
Selain itu sarana dan prasarana lainnya seperti peralatan mebelair menurut informan baik itu informan dari Dinkes maupun informan dari Puskesmas menyatakan bahwa perlengkapan mebelair cukup memadai. Informan dari Puskesmas menyatakan perlengkapan mebelair cukup memadai karena masih layak pakai dan sesuai dengan kebutuhan pengguna pelayanan. Tetapi kondisi tersebut dirasakan masih perlu dilakukan perawatan agar. Sednagkan informan dari Dinkes menyatakan bahwa perlengkapan mebelair dirasakan cukup memadai karena sebagian besar kebutuhan mebelair Puskesmas sudah dapat dipenuhi.
Mengenai kondisi peralatan tranportasi yang ada di Puskesmas, informan dari Puskesmas memberikan keterangan bahwa peralatan transportasi sudah cukup memadai hal ini dikarenakan transportasi yang dimiliki adalah kendaraan untuk Puskesmas Keliling dan ambulance, namun hanya digunakan untuk mengangkut dan tidak ada peralatan gawat darurat di ambulance tersebut. Sedangakan informas dari Dinkes menyatakan bahwa peralatan trasportasi di Puskesmas sudah memadai hal ini dikarenakan baru-baru ini pemerintah memberikan bantuan berupa motor dan mobil bagi semua Puskesmas di Kab. Sumedang untuk menunjang pelayanan Puskesmas. Demikian juga dengan kondisi bangunan gedung Puskesmas, informan dari Dinkes menyatakan bahwa hampir 70 % kondisi bangunan Puskesmas yang ada di Kab. Sumedang sudah baik sedangkan sisanya sedang dilakukan renofasi contohnya Puskesmas Sumedang Selatan dan Puskesma Cimanggung.
Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh informan dari Puskesmas. Informan dari Puskesmas memberikan keterangan lebih lanjut bahwa kondisi bangunan Puskesmas DTP. Jatinangor sudah cukup memadai. Hal ini terlihat dari kondisinya yang relatif masih baru. Selain itu kondisi bangunan yang dipunyai oleh Puskesmas Jatinangor cukup besar dan luas untuk ukuran sebuah Puskesmas.
2. Tanggapan Pengguna Terhadap Puskesmas
Penggunaan Pelayanan di Puskesmas
Penggunaan pelayanan pengobatan di Puskesmas sebagian besar informan menyatakan kadang-kadang menggunakannya, kemudian sebagian lagi menyatakan selalu berkunjung ke Puskesmas dan tidak ada informan yang menyatakan baru pertama kalinya menggunakanb pelayanan Puskesmas.
Berdasarkan data-data dan keterangan dari para informan diketahui bahwa 4 orang informan memberikan keterangan mereka selalu menggunakan pelayanan Puskesmas untuk berobat ke Puskesmas. Dimana persebarannya, dua orang informan beralasan karena biayanya yang cukup murah dan dua orang informan yang lainnya beralasan karena dekat dengan rumah sehingga lebih mudah diakses. Sedangkan 6 orang informan menjawab kadang-kadang berkunjung untuk berobat ke Puskesmas. Lima orang informan beralasan karena tergantung pada kondisi penyakit yang dideritanya (parah atau tidaknya penyakit) dan jika sudah parah maka akan berobat pada dokter parktek (swasta), kemudian hanya satu orang informan beralasan karena biayanya lebih murah daripada rumah sakit, sehingga biaya pengobatan tersebut dapat dijangkau oleh informan tersebut.
Pelayanan
Dalam penelitian mengenai Puskesmas ini ada beberapa variabel yang cukup penting untuk dikaji, diantaranya adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelayanan pengobatan yang diberikan oleh Puskesmas. Data lapangan menunjukkan sebanyak 4 orang informan mengatakan memuaskan, 3 orang informan diantaranya beralasan karena pelayanan petugasnya yang sopan dan ramah, dan satu orang informan lainnya beralasan karena dilayani dengan baik oleh petugas, dan 6 orang informan lainnya mengatakan cukup memuaskan, Mereka mempunyai alasan masing-masing yang bervariatif; ada yang beralasan lumayan manjur obatnya (sebanyak 2 orang), harganya yang cukup murah dan petugasnya yang sopan atau ramah (sebanyak 2 orang), dan pelayanannya cukup baik (sebanyak 2 orang). Hal ini berarti bahwa sikap profesionalisme dari petugas Puskesmas dalam memberikan pelayanan dan murahnya harga atau tarif yang dikenakan dapat mempengaruhi juga kepuasan masyarakat dalam menggunakan pelayanan Puskesmas. Atau dengan kata lain pelayanan yang telah diberikan oleh Puskesmas sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat walaupun dengan biaya murah.
Kepuasan dari para informan tersebut cukup beralasan, sebab dalam keterangan lebih lanjut mereka senatiasa ditangani oleh Dokter Puskesmas yaitu sebanyak 7 orang, dan hanya 3 orang informan yang menjawab kadang ditangani oleh Dokter dan Mantri. Hal ini menunjukkan bahwa di Puskesmas Jatinangor, penanganan pasien lebih banyak dilakukan oleh dokter secara langsung, sementara itu tim peneliti tidak menemui informan yang hanya ditangani oleh Mantri ketika berobat di Puskesmas. Berdasarkan data dan keterangan dari informan tesebut menunjukkan bahwa Puskesmas Jatinangor telah memberikan pelayanan yang optimal dalam melakukan pelayanan dan membuktikan kinerja Dokter yang baik dalam menangani pasiennya.
Demikian juga, terkait dengan tarif yang diberikan oleh Puskesmas, 8 orang informan menilai tidak mahal, 1 orang informan mengatakan mahal dan 1 orang informan lainnya mengatakan cukup mahal. Lebih lanjut para informan memberikan keterangan bahwa tarif yang dikenakan oleh Puskesmas sebesar Rp. 3.000 dan jika menggunaka kartu ASKES maka biayanya akan gratis.
Selanjutnya, persepsi informan mengenai kondisi peralatan medis yang digunakan di Puskesmas, 6 orang informan mengatakan kondisinya saat ini memadai dengan alasan karena peralatannya yang ada sudah cukup lengkap sehingga orang bisa memeriksakan diri di Puskesmas tersebut. Kemudian 3 orang informan berpendapat cukup memadai dengan alasan karena peralatannya sudah sangat lengkap, termasuk terdapatnya peralatan untuk gigi dan untuk standar Puskesmas sudah lebih dari cukup memadai. Hanya terdapat 1 orang informan yang mengatakan kondisinya sudah tidak memadai lagi. Alasannya karena di Puskesmas tersebut tidak terdapat peralatan medis yang canggih, ini artinya bahwa untuk di masa yang akan datang nampaknya kebutuhan masyarakat akan adanya Puskesmas yang ditunjang dengan peralatan medis yang cangggih sudah mulai muncul.
Kondisi peralatan ini sangat erat kaitannya dengan pelayanan yang diberikan. Artinya selama ini masyarakat sudah menganggap bahwa pelayanan di Puskesmas sudah baik (memuaskan) dan hal ini tentunya ditunjang pula dengan adanya peralatan medis yang memadai dan lengkap, maka diharapkan yang akan datang berobat ke Puskesmas tidak hanya dari kalangan masyarakat golongan ekonomi bawah saja tapi juga masyarakat lainnya.
Berikutnya, mengenai kondisi obat-obatan, ternyata sebagain besar persepsi masyarakat mengatakan bahwa kondisi obat-obatan saat ini cukup memadai. Berdasarkan data yang diperoleh dari keterangan informan, dapat terlihat bahwa hampir seluruh informan berpendapat cukup memadai untuk kondisi obat-obatan yang dimiliki oleh Puskesmas yakni sebanyak 9 orang. Alasannya pun cukup beragam, lima orang informan beralasan karena obatnya lumayan lengkap, banyak dan beragam, sementara itu tiga orang beralasan karena obat tersebut dapat diperoleh langsung dan tidak harus membeli di Apotek, dan hanya satu orang informan beralasan bahwa obat, terkadang harus membeli di apotek. Kemudian terdapat 1 orang informan yang menjawab sudah memadai mengenai kondisi obat-obatan di Puskesmas Jatinangor, dengan alasan bahwa obat selalu tersedia di Puskesmas dan selalu diberikan pada informan tersebut jika berobat disana.
Sarana Dan Prasarana
Sarana dan prasarana dalam kajian ini meliputi variabel penunjang pada pengembangan Puskesmas seperti perangkat mebelair, alat transportasi yang dimiliki Puskesmas dan kondisi bangunannya, semuanya ini didasarkan pada persepsi masyarakat pengguna pelayanan Puskesmas. Data lapangan menunjukkan hampir seluruh informan mengatakan bahwa kondisi mebelair di Puskesmas cukup memadai, yakni sebanyak 9 orang informan. Meraka menpunyai alasan yang beragam, yaitu empat orang informan beralasan karena semua pasien masih dapat tertampung dengan kondisi mebelair yang ada, kemudian, tiga orang beralasan karena cukup lengkap peralatan mebelairnya dan dua orang informan beralasan meja, kursi, dan kasurnya cukup walapun memang kondisinya tidak terlalu bagus. Hanya terdapat 1 orang informan yang mengatakan memadai, dengan alasan bahwa peralatan mebelair yang dimiliki Puskesmas sudah sangat lengkap. Sementara itu tim peneliti tidak menemukan informan yang berpendapat bahwa kondisi mebelair Puskesmas tidak memadai.
Sementara itu persepsi informan mengenai kondisi alat transportasi yang dimiliki oleh Puskesmas. Berdasarkan keterangan dari informan, 6 orang informan menjawab kondisinya cukup memadai dengan alasan bahwa Puskesmas Jatinangor telah memiliki mobil yang digunakan untuk Puskesmas keliling dan ambulans yang kondisinya cukup baik. Sementara 4 orang informan lainnya mengatakan bahwa alat transportasi yang dimilki oleh Puskesmas sudah memadai dengan alasan bahwa perlatan transportasi tersebut sangat baik untuk ukuran Puskesmas.
Selanjutnya, sarana lainnya yang terdapat di Puskesmas Jatinangor adalah kondisi bangunan Puskesmas. Berdasarkan keterangan dari informan diketahui bahwa kondisi bangunan Puskesmas sudah cukup memadai, bahkan dapat dikatakan memadai. Hal ini terlihat dari sebagian besar informan (sebanyak 6 orang) berpendapat bahwa kondisi bangunan Puskesmas cukup memadai, dengan alasan karena ruangannya cukup lengkap untuk ukuran Puskesmas, selain itu, Puskesmas mempunyai ruangan yang cukup luas dan terpelihara dengan ruang kerja (tempat pelayanan pasien) dan kantor terpisah, dan ada juga yang beralasan bahwa ruangan dapat menampung pasien setiap harinya namun ruangan perawatannya dirasa masih kurang. Semantara itu 4 orang informan berpendapat bahwa kondisi bangunan Puskesmas sudah memadai, alasannya adalah karena kondisi bangunannya yang besar dan ruangannya cukup luas, sehingga dapat menampung pasien setiap harinya, bahkan ada informan yang berpendapat bahwa pasien selalu mendapat ruangan yang baik saat berobat.
Seluruh informan yang berasal dari pengguna pelayanan kesehatan Puskesmas, seluruhnya setuju apabila ada pengembangan Puskesmas untuk wilayah Jatinangor. Sebanyak 6 orang informan beralasan hal tersebut sangat penting mengingat Jatinangor penduduknya sudah banyak. Sedangkan selebihnya (4 orang informan) beralasan bahwa dengan adanya pengembangan Puskesmas maka rakyat kecil atau yang kurang mampu dapat berobat di Puskesmas dengan murah namun kulaitasnya bagus. Berdasarkan data dari para informan tersebut dapat dilihat bahwa memang rasio Puskesmas dengan Jumlah penduduk Jatinangor sudah tidak seimbang, sementara dengan pengembangan Puskesmas hal ini berarti dapat meningkatkan kualitas pelayanan Puskesmas terhadap Masyarakat.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan Penelitian terhadap puskesmas ini menguraikan beberapa aspek yang merupakan hasil penilaian dari informan dan pandangan dari para responden. Aspek-aspek tersebut meliputi penilaian tentang relevansi kebijakan Puskesmas, prioritas kebijakan dalam pengembangan Puskesmas dan karateristik Puskesmas yang perlu dikembangkan. Berdasarkan keterangan dan data di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa :
3. Perbandingan antara jumlah penduduk Jatinangor dengan jumlah Puskesmas Jatinangor sudah tidak seimbang, sedangkan idealnya adalah 1 Puskesmas melayani 30.000 penduduk (1:30.000). Sementara di Jatinangor perbandingan puskesmas dengan jumlah penduduk adalah 1: 68.570
4. Kebijakan pemerintah yang terkait dengan pendanaan sudah memadai, hal ini karena bahwa alokasi dari APBD membantu kegiatan atau program pelayanan yang dijalankan Puskesmas.
5. Prioritas kebijakan pengembangan Puskesmas adalah pengembangan sarana prasarana dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Pengembangan sarana prasarana dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) didasari bahwa kondisi sarana prasarana yang ada sudah tidak memadai, sementara kondisi SDM yang dimilki oleh Puskesmas dalam mendukung pelayanan Puskesmas terhadap masyarakat, masih kurang sesuai untuk kebutuhan operasional di Kec. Jatinangor, hal ini disebabkan kondisi Jatinangor yang kian hari semakin ramai sehingga banyak kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang perlu ditangani.
6. Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) Jatinangor merupakan Puskesmas dengan wilayah kerja yang luas dan hal ini akan sangat mempengaruhi atau bahkan tidak akan dapat memaksimalkan pelayanan yang diberikan Puskesmas pada masyarakat sebab keterbatasan-keterbatasan yang dimilki oleh Puskesmas, seperti keterbatasan memiliki alat transportasi untuk menjangkau wilayah yang cukup jauh.
7. Faktor yang dapat menghambat pelaksanaan pengembangan Puskesmas adalah dukungan kualitas sumber daya manusi (SDM) yang dinilai masih rendah terutama adalah SDM untuk tenaga Administrasi, dengan kondisi kualitas SDM tersebut sulit bagi Puskesmas untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sebagai pengguna. Sedangkan sebagai potensi yang dapat diberdayakan dalam pengembangan Puskesmas adalah adanya ketersediaan dana subsidi dari pemerintah dan kondisi sarana dan prasarana yang cukup memadai. Sedangkan apabila dilihat dari segi kuantittas, SDM yang dimilki oleh Puskesmas sudah memadai, jumlah SDM yang ada telah dapat menangani pelayanan untuk masyarakat. Dengan kondisi yang demikian SDM menjadi salah satu prioritas aspek kebijakan untuk pengembangan Puskesmas, selain sarana dan prasana.
8. Pelayanan pengobatan yang diberikan oleh Puskesmas menunjukkan bahwa pada dasarnya pelayanan pengobatan ang diberikan oleh pihak Puskesmas cukup memadai ini artinya bahwa pelayanan yang telah diberikan oleh Puskesmas sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat walaupun dengan biaya murah. Begitu juga dengan penangan oleh Dokter, pada umumnya pengguna pelaanan Puskesmas merasa puas sebab ditangani langsung oleh Dokter secara langsung, ini berarti Puskesmas Jatinangor telah memberikan pelayanan yang optimal dalam melakukan pelayanan dan membuktikan kinerja Dokter yang baik dalam menangani pasiennya.
9. Tarif yang diberikan oleh Puskesmas yang dinilai murah atau tidak mahal, tarif yang dikenakan oleh Puskesmas sebesar Rp. 3.000 dan jika menggunaka kartu ASKES maka biayanya akan gratis.
10. Kondisi peralatan medis yang digunakan di Puskesmas saat ini kondisinya memadai dan cukup memadai, kondisi peralatan ini sangat erat kaitannya dengan pelayanan yang diberikan, artinya selama ini masyarakat sudah menganggap bahwa pelayanan di Puskesmas sudah baik (memuaskan) dan hal ini tentunya didukung oleh kondisi peralatan medis yang memadai dan lengkap. Begitu juga dengan kondisi obat-obatan yang dimiliki oleh Puskesmas saat ini cukup memadai, karena jumlah obatnya lumayan lengkap, banyak dan beragam, dan dapat diperoleh langsung atau selalu diberikan pada responden tersebut jika berobat disana.
11. Kondisi peralatan mebelair yang terdapat di puskesmas hingga saat ini cukup memadai dan masih dapat menampung pasien saat berobat walapun kondisinya tidak terlalu bagus dan butuh perawatan. Sedangkan untuk kondisi transportasi saat ini puskesmas memiliki mobil yang digunakan untuk Puskesmas keliling dan ambulans yang kondisinya cukup baik untuk beroperasi. Kondisi bangunan Puskesmas, kondisinya cukup memadai, ruangannya cukup lengkap untuk ukuran puskesmas, selain itu, puskesmas mempunyai ruangan yang cukup luas dan terpelihara, dengan ruang kerja (tempat pelayanan pasien) dan kantor terpisah.
12. Masyarakat pengguna Puskesmas setuju apabila ada pengembangan Puskesmas untuk wilayah Jatinangor, sebab hal ini sangat penting mengingat Jatinangor penduduknya sudah banyak dan memang rasio Puskesmas dengan Jumlah penduduk Jatinangor sudah tidak seimbang, sementara dengan pengembangan Puskesmas hal ini berarti dapat meningkatkan kualitas pelayanan Puskesmas terhadap Masyarakat
Saran
Berdasarkan pada pertimbangan dari beberapa kesimpulan yang ada tersebut, berikutnya adalah akan diusulkan beberapa saran, guna pengembangan Puskesmas menuju kecamatan sehat.
1. Pengembangan Puskesmas untuk wilayah Jatinangor dapat dialkuakn dengan pengadaan Puskesmas yang baru sehingga rasio atau perbandingan antara Puskesmas dengan jumlah masyarakat dapat mencapai angka ideal.
2. Selain pengadaan Puskesmas yang baru, pengembangan puskesmas dapat pula dilakukan dengan peningkatan kualitas SDM yang dimilki terutama tenaga Administrasi Pusekesmas.
3. Peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dapat pula dilakukan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Seperti peralatan medis dan peralatan mebelair.
Sedangkan dalam rangka tindaklanjut dari saran atau rekomendasi tersebut maka, kiranya perlu dilakukan beberapa langkah nyata atau startegi guna mencapai sasaran yang diinginkan, langkah tersebut antara lain :
1. melakukan kerjasama atau bermitra dengan pihak lain seperti swasta, stratei ini dapat diwujudkan melalui kerjasam antara Puskesmas, Pemerintah dan Pihak Swasta.
2. Melakukan Kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti pihak Puskesmas, Pemerintah, pihak Swasta, Pihak masyarakat dan pihak LSM yang mempunyai kepedulian dalam bidang kesehatan dan bahkan dapat pula melibatkan pihak perguruan tinggi yang terdapat di sekitar lingkungan Puskesmas.
3. Melakukan upaya-upaya yang dapat mempromosikan pelayanan Puskesmas melalui rangkaian kegiatan berupa seminar.
DAFTAR PUSTAKA
Adi, Isbandi Rukminto. 2001. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis). FEUI. Jakarta.
I.L. Pasiribu. 1986. Sosiologi Pembangunan. Tarsito. Bandung
Ife, Jim (1995), Community Development: Creating Community Alternatives,Vision, Analysis and Practice, Longman, Australia,
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 128/MENKES/SK/II/2004 (2004). Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
Parsons, Ruth J., James D. Jorgensen, Santos H. Hernandez, 1994. The Integration of Social Work Practice. Wadsworth, Inc., California.
Pasiribu, Amudi. 1983. Pengantar Statistik. Ghalia Indonesia. Jakarta.
Pemerintahan Kota Bandung 2004. Master Plan Pembangunan Kesehatan Kota Bandung Tahun 2005 – 2009.
_______________________ (2002) Profil Kesehatan kota Bandung.
_______________________ (2002) Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Kesehatan Kota Bandung, Pemerintahan Kota Bandung.
Rappaport, J., 1984. Studies in Empowerment: Introduction to the Issue, Prevention In Human Issue. USA.
Swift, C., & G. Levin, 1987. Empowerment: An Emerging Mental Health Technology, Journal of Primary Preventio. USA.
